Namun terkait hal itu, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta juga turut menjadi pihak yang dipermasalahkan. Pasalnya, pemerintah yang dipimpin Gubernur Joko Widodo (Jokowi) itu, dituduh sebagai pihak yang mempermudah pembangunan renovasi dan ekspansi Duta Besar (Dubes) untuk Amerika Serikat (AS) di Jakarta.
Menurut Wakil Komisi I asal Fraksi Demokrat Ramadhan Pohan, seharusnya Jokowi mengkaji ulang terkait pembanguanan Gedung Dubes Amerika Serikat itu. Sebab, bisa jadi pembangunan gedung tersebut memperluas jaringan bagi pemerintahan Barack Obama untuk melancarkan penyadapan tersebut.
"Jokowi harus patikan tidak ada instalasi. Jangan iya, iya saja," kata Ramadhan, di Cikini, Jakarta, Sabtu (9/11/2013).
Ramadhan menambahkan, Pemprov DKI diminta meninjau ulang pembangunan renovasi Dubes itu. Jokowi, kata Ramadhan, harus memastikan apa saja yang dibangun Pemerintah Amerika terkait renovasi tersebut.
Dengan tegas, politikus Demokrat ini meminta kepada Pemerintah Amerika dan juga Australia untuk memberikan klarifikasi, dan permintaan maaf kepada Indonesia terkait hal itu.
"Bisa ditinjau kembali sebelum ada klarifikasi dari Pemerintah Amerika soal penyadapan itu," ujarnya.
Sementara itu, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) kini sedang meminta klarifikasi kepada dua negara itu, untuk menjelaskan kepada publik.
0 comments:
Post a Comment