SBY Sulit Paham Mengapa Australia Sadap Kawan Sendiri

KURMAWAN.NEWS, JAKARTA —Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengaku sulit memahami mengapa Australia sampai melakukan penyadapan terhadap dirinya dan sejumlah pejabat Indonesia. Pasalnya, Presiden menganggap hubungan Indonesia-Australia selama ini berlangsung dengan baik.
"Mengapa harus menyadap kawan dan bukan lawan?" kata Presiden saat jumpa pers di Kantor Presiden di Jakarta, Rabu (20/11/2013).
Sebelum menggelar jumpa pers, Presiden SBY melakukan pertemuan dengan Dubes RI untuk Australia Nadjib Riphat, Menteri Koordinator Polhukam Djoko Suyanto, Menteri Luar Negeri Marty Natalegawa, Menteri Sekretaris Negara Sudi Silalahi, dan Sekretaris Kabinet Dipo Alam untuk membicarakan masalah penyadapan.
Presiden mengatakan, selama ini rakyat Indonesia dan Australia menjalin persahabatan yang baik. Begitu pula antarpemerintahan. Presiden menyinggung langkah Australia yang cepat memberikan bantuan ketika Indonesia mengalami musibah bencana alam.
Selain itu, tambah Presiden, kedua negara menjalin kerja sama yang baik dalam berbagai forum di kawasan maupun dunia. Sejak 2005, kedua negara sepakat meningkatkan kerja sama menjadi kemitraan strategis. Kerja sama di berbagai bidang itu menunjukkan hasil nyata.
Secara spesifik, Presiden menyinggung kerja sama di bidang pendidikan dan pariwisata. Belasan ribu mahasiswa Indonesia belajar di Australia dan sekitar 1 juta wisatawan asal Australia datang ke Indonesia setiap tahun.
"Ini menggambarkan bahwa tingkat dan keadaan hubungan Indonesia-Australia berlangsung baik dan terus berkembang. Saya sulit untuk memahami mengapa (penyadapan) harus dilakukan," kata Presiden.
Presiden menambahkan, penyadapan biasa dilakukan ketika era perang dingin dulu. Di antara blok yang berhadapan saling sadap dan intai. Namun, kata dia, dunia sekarang tidak seperti itu lagi.
Penyadapan, tambah Presiden, juga dilakukan oleh negara yang tengah bermusuhan. Namun, Indonesia-Australia berkawan.
"Saya menganggap masalah ini serius. Bukan hanya dilihat dari aspek hukum, saya kira hukum di Indonesia, hukum di Australia, dan hukum internasional tidak diperbolehkan menyadap pejabat-pejabat negara lain. Ini juga menabrak hak-hak asasi manusia," kata Presiden.

Read More

Soal Penyadapan, Duta Besar Australia Bisa Diusir dari Indonesia

KURMAWAN.NEWS, JAKARTA —Anggota Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat dari Fraksi Partai Golkar Meutya Viada Hafid menilai penolakan perutusan diplomatik bagi Dubes Australia (person non-grata) sangat mungkin dilakukan. Dubes Australia untuk Indonesia bisa diusir dengan sangkaan melanggar Pasal 9 Konvensi Wina Tahun 1961 mengenai Hubungan Diplomatik.
Meutya menjelaskan, persona non-grata diberikan kepada wakil diplomatik jika melakukan tiga hal. Pertama, wakil diplomatik melakukan kegiatan yang subversif dan merugikan kepentingan nasional. Kedua, kegiatan yang dilakukan oleh wakil diplomatik melanggar hukum atau perundang-undangan negara penerima.
Ketiga, melakukan kegiatan yang digolongkan sebagai kegiatan mata-mata atau spionase yang dapat mengganggu stabilitas keamanan negara penerima.
"Alasan persona non-grata bagi Dubes Australia juga disebabkan oleh faktor sikap Australia dan pernyataan PM Tony Abbott. Abbott tidak menunjukkan sikap seorang pemimpin negara yang bersahabat dengan Indonesia," ujar Meutya di Jakarta, Kamis (21/11/2013).
Mantan jurnalis tersebut itu menilai sikap yang ditunjukkan Abbott tidak simpatik dengan menolak minta maaf kepada Indonesia. Selain itu, Abbott juga belum menjelaskan mengenai kegiatan penyadapan di Indonesia.
"Jika Australia menganggap Indonesia sebagai mitra, sudah seharusnya Perdana Menteri Australia menjelaskan hal tersebut,” ujarnya.
Menurut Meutya, persona non-grata pernah diberikan hampir tiga dekade lalu kepada asisten atase pertahanan Uni Soviet. Ia menceritakan, pada tahun 1982, Pemerintah Indonesia memberikan persona non-grata bagi Asisten Atase Pertahanan Uni Soviet untuk Indonesia karena dituduh melakukan kegiatan spionase.
Seperti diberitakan, hubungan antara Indonesia dan Australia semakin memanas setelah PM Tony Abbott menolak meminta maaf kepada Pemerintah Indonesia atas dugaan penyadapan Australia terhadap para pejabat Indonesia, termasuk Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.
Presiden SBY mengaku tak habis pikir mengapa Australia melakukan penyadapan. Kemudian Presiden mengirim surat kepada Tony Abbott untuk meminta penjelasan dan sikap resmi Australia terkait penyadapan tersebut. Selain itu, Dubes RI untuk Australia ditarik.
Presiden juga menginstruksikan untuk menghentikan sementara sejumlah kerja sama dengan Australia, yakni kerja sama latihan militer bersama, kerja sama coordinated military operation yang fokus pada penyelesaian masalah penyelundupan manusia, dan pertukaran informasi atau data intelijen. Penghentian tersebut berlaku sampai ada kejelasan dari Australia.

Read More

Penyadapan Presiden RI

KURMAWAN.NEWS, JAKARTA -Kabar adanya penyadapan yang dilakukan Amerika Serikat dan Australia, terhadap Indonesia mengejutkan banyak pihak. Penyadapan itu dinilai menghina martabat Bangsa Indonesia.

Namun terkait hal itu, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta juga turut menjadi pihak yang dipermasalahkan. Pasalnya, pemerintah yang dipimpin Gubernur Joko Widodo (Jokowi) itu, dituduh sebagai pihak yang mempermudah pembangunan renovasi dan ekspansi Duta Besar (Dubes) untuk Amerika Serikat (AS) di Jakarta.

Menurut Wakil Komisi I asal Fraksi Demokrat Ramadhan Pohan, seharusnya Jokowi mengkaji ulang terkait pembanguanan Gedung Dubes Amerika Serikat itu. Sebab, bisa jadi pembangunan gedung tersebut memperluas jaringan bagi pemerintahan Barack Obama untuk melancarkan penyadapan tersebut.

"Jokowi harus patikan tidak ada instalasi. Jangan iya, iya saja," kata Ramadhan, di Cikini, Jakarta, Sabtu (9/11/2013).

Ramadhan menambahkan, Pemprov DKI diminta meninjau ulang pembangunan renovasi Dubes itu. Jokowi, kata Ramadhan, harus memastikan apa saja yang dibangun Pemerintah Amerika terkait renovasi tersebut.

Dengan tegas, politikus Demokrat ini meminta kepada Pemerintah Amerika dan juga Australia untuk memberikan klarifikasi, dan permintaan maaf kepada Indonesia terkait hal itu.

"Bisa ditinjau kembali sebelum ada klarifikasi dari Pemerintah Amerika soal penyadapan itu," ujarnya.

Sementara itu, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) kini sedang meminta klarifikasi kepada dua negara itu, untuk menjelaskan kepada publik.

Read More

Budiman Ambruk Terkena Peluru Nyasar

KURMAWAN.NEWS, INDRAMAYU- Budiman (35) langsung ambruk begitu betis kanannya terkena peluru nyasar, Jumat (8/11) dini hari. Warga Blok Impres III, RT 04/03, Desa Tulungagung, Kecamatan Kertasemaya, Kabupaten Indramayu, itu pun langsung dilarikan ke RS Zam-zam, Jatibarang dan kemudian dipindah rawat ke RSUD Arjawinangun, Kabupaten Cirebon.
Berdasarkan informasi yang dihimpun Tribun, peristiwa terjadi di Blok Tanjung tepatnya di depan Balai Desa/ Kantor Camat Kertasemaya, Kabupaten Indramayu. Ketika itu, Budiman hendak pulang ke rumahnya yang tak jauh dari Balai Desa Kertasemaya, seusai menonton hiburan organ tunggal.
Kapolres Indramayu, AKBP Wahyu Bintono melalui Kapolsek Sukagumiwang, AKP Arisman membenarkan peristiwa tersebut. Menurutnya, berdasarkan keterangan sejumlah saksi, saat dalam perjalanan pulang itu korban bertemu seseorang. Keduanya pun sempat adu mulut hingga saling pukul. Satu di antara mereka mengeluarkan tembakan hingga mengenai betis kanan korban. Korban pun langsung ambruk.
"Kami masih dalami kasus ini. Belum diketahui identitas pelaku, dan apa penyebab peristiwa ini," kata AKP Arisman saat dihubungi melalui sambungan telepon, Jumat malam.
Bukan hanya itu, ujarnya, jenis senjata yang digunakan untuk menembak pun belum diketahui. Demikian dengan jenis pelurunya. Hanya diduga, korban terkena peluru nyasar yang ditembakkan ke arah lain kemudian memantul dan mengenai betis korban.
Menurut AKP Arisman, lima orang saksi telah dimintai keterangan perihal peristiwa ini. Sementara korban masih dirawat di rumah sakit.  (*)

Terkait    #Penembakan

Read More

Kasus Video Mesum

KURMAWAN.NEWS, JAKARTA -Polisi sudah memeriksa FP (13), siswa SMPN 4 Jakarta Pusat terkait kasus video mesum.
FP adalah siswa pria pelaku adegan mesum di video itu yang dilakukannya dengan siswa perempuan yakni AE. Sementara AE sebelumnya sudah diperiksa polisi terkait kasus video mesum ini.
Komisaris Besar Polisi Rikwanto, Kabid Humas Polda Metro Jaya, mengatakan ada beberapa hal penting dari keterangan FP yang berbeda dengan keterangan AE sebelumnya. Dari pengakuan FP, kata Rikwanto, ia melakukan adegan dalam video itu dengan AE tanpa ada paksaan sama sekali.
Keterangan FP berbeda dengan keterangan AE yang sudah diperiksa sebelumnya dan mengaku melakukan adegan itu karena dipaksa. Bahkan, FP membantah memaksa AE untuk melakukan adegan itu. Sebab, kata Rikwanto, FP mengaku menjalin hubungan asmara dengan AE.
"Jadi penyidik sudah memeriksa AE pemeran wanita yang ada di rekaman itu, sebelumnya, dan kemarin FP pemeran prianya juga sudah diperiksa," kata Rikwanto di Mapolda Metro Jaya, Rabu (30/10/2013).
Rikwanto menjelakan, kepada polisi FP menceritakan kronologi kejadian adegan mesum itu, mulai dari rekaman yang pertama, kedua dan ketiga. Menurut Rikwanto, FP menceritakan apa adanya secara jelas dan terbuka. "Dia tidak bercerita adanya sebuah paksaan di sini," kata Rikwanto.
Rikwanto mengatakan selain memberikan keterangan tentang kronologis kejadian yakni rekaman pertama, kedua, ketiga, FP juga menceritakan bagaimana proses kejadian itu dan apa yang dilakukannya.
"Bagaimana prosesnya, bagaimana kejadiannya, dan apa saja yang dilakukan diceritakan semua oleh FP dan, dikaitkan dengan rekaman yang sudah ada dan diketahuinya," kata Rikwanto.
Menurut Rikwanto, FP mengaku berpacaran dan menjalin hubungan dengan AE sejak September lalu. "Jadi FP dan AE memang pacaran. Jadian istilah mereka, yakni sekitar awal September lalu," kata Rikwanto.
Menurut Rikwanto, dari keterangan FP dan AE ada perbedaan dalam hal-hal tertentu yang cukup penting diantaranya AE mengaku dipaksa sementara FP tidak.
Dengan telah memeriksa FP dan AE, kata Rikwanto, penyidik sudah memeriksa secara tuntas semua saksi dan pihak yang terkait.

Sebelumnya polisi sudah memeriksa 17 orang dalam kasus ini yakni 10 siswa yang menyaksikan perbuatan mesum FP dan AE dan beberapa diantara mereka merekamnya di ponsel. Lalu 4 orang dari pihak sekolah yakni Kepala Sekolah, Wakil Kepala Sekolah, Guru BP dan Wali Kelas.
"Jadi semuanya sudah tuntas diperiksa. Namun, memang ada memang perbedaan keterangan yang disampaikan saksi sebelumnya dengan keterangan AE dan FP selaku pemeran," katanya.

Terkait   #video mesum

Read More